Menciptakan Negara Partitokrasi

            Reshuffle kabinet yang dilakukan oleh presiden SBY beberapa waktu lalu masih menimbulkan polemik di masyarakat. Saat ini, masyarakat masih mempertanyakan terkait mengenai kredibilitas menteri-menteri dan wakil-wakil menteri yang ditunjuk oleh presiden SBY. Terdapat beberapa menteri yang memang terlihat cakap dan sesuai dengan kemampuannya masuk dalam kabinet pemerintahan namun tidak kurang beberapa menteri juga kerap dipertanyakan kredibilitasnya. Beberapa menteri bahkan masih berasal dari partai politik yang sedang berkuasa. Menteri Hukum dan HAM misalnya, jabatan menteri yang sebelumnya dijabat oleh Patrialis Akbar, kini jabatan tersebut dipegang oleh Amir Syamsuddin yang kita ketahui beliau adalah kader setia dari partai Demokrat. Tidak hanya itu saja, kabinet pemerintahan SBY juga terlihat gemuk dengan adanya jabatan wakil-wakil menteri yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berasal dari partai politik. Maka tidak  heran jika presiden kini sepertinya ingin menciptakan suatu Negara Partitokrasi.

            Wujud dari Negara Partitokrasi adalah dengan banyaknya orang-orang partai yang berada di tampuk kekuasaan pemerintahan, Ia masuk menduduki kekuasaan untuk kepentingan kelompok partainya saja. Hal ini merupakan sebagai bentuk Oligarki modern dimana Negara hanya dipimpin oleh sekelompok-sekelompok orang yang berkepentingan untuk kelompoknya masing-masing dan bukan untuk kepentingan rakyat sama sekali. Parpol masuk dalam kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Mereka bekerjasama dalam tiga kekuasaan tersebut untuk kepentingan golongan partainya sendiri-sendiri. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Negara kita memang benar-benar mengarah kepada Negara Partitokrasi, bukan Negara demokrasi apalagi Negara hukum.

            Dalam menerapkan Demokrasi memang pada kenyataanya partai memiliki kekuatan yang besar. Partai adalah wujud dari aspirasi-aspirasi rakyat yang kemudian diwakilkan melalui perwakilan-perwakilan partai di pemerintahan. Ia merupakan perwakilan dari kedaulatan rakyat yang dijamin oleh Konstitusi. Namun yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah kredibilitas partai saat ini benar-benar baik? Apakah partai benar-benar mewakili aspirasi-aspirasi dan kepentingan masyarakat? Saat ini partai cenderung hanya mementingkan kekuasaan semata, hal tersebut dibuktikan dengan lobi-lobi politik yang terjadi di pemerintahan dalam pemilihan menteri oleh presiden. Maka bukan suatu hal yang ganjil apabila presiden melakukan reshuffle kabinet tetapi tetap menunjuk menteri-menteri dan mempertahankan menteri-menteri yang berasal dari partai politik meskipun ia bermasalah. Partai politik hari ini hanya memikirkan mengenai mempertahankan kekuasaan  sekarang dan bagaimana mereka akan mendapatkan kekuasaan selanjutnya.

            Demi menjaga demokrasi di Indonesia dan menjaga Indonesia tetap sebagai wujud dari Negara Hukum, seharusnya partai-partai politik sadar betul untuk dapat membenahi partainya masing-masing. Jangan sampai partai hanya sebagai alat dalam meraih kekuasaan semata tanpa memperdulikan kepentingan-kepentingan rakyat. Partai selayaknya dapat sejalan sesuai dengan fungsinya dalam demokrasi, presiden seharusnya juga tidak perlu tersandera oleh perdagangan-perdagangan politik di pemerintahan. Hak prerogatif presiden untuk menunjuk menteri-menteri sebagai pembantunya harus dipilih sesuai dengan kemampuannya dengan pertimbangan subyektif presiden, tanpa adanya intervensi-intervensi dari partai politik. Winston Churchill pun pernah mengatakan “my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begin” (kesetiaan saya terhadap partai saya berakhir ketika kesetiaan saya terhadap Negara saya dimulai). Politisi seharusnya dapat memahami pendapat ini, dan mengimplementasikannya dengan baik, Presiden juga tidak perlu sampai tersandera oleh partai politik, beliau seharusnya sadar bahwa sesungguhnya kesetiaannnya  adalah untuk kepentingan Negara dan seluruh bangsa Indonesia bukan untuk kepentingan partainya.